Perpusnas Apresiasi Bupati Maros Genjot Program Transformasi Perpustakaan

RAKYAT NEWS, JAKARTA – Bupati Maros, Chaidir Syam kembali didaulat menjadi pembicara di ajang pertemuan pemangku kepentingan tingkat Nasional 2024, terkait program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Kegiatan dengan tema ‘Bergerak Bersama untuk Akselerasi Penguatan Literasi Masyarakat’ itu, digelar oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas) di kantornya, di Jalan Salemba raya, Jakarta, Kamis (25/07/2024).

Selain Chaidir, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Adin Bondar juga hadir sebagai pembicara bersama Kabid Perpustakaan Kabupaten Magelang, Amroni.

Konsultan Transformasi Perpusnas RI, Gutriyana menyebut, Bupati Maros diundang menjadi pembicara karena dari 500 Kabupaten yang menjadi mitra Perpusnas, Maros menujukkan progres yang sangat signifikan.

“Jadi kenapa Maros, yah karena bagi kami. Bapak Bupati ini punya komitmen yang jelas terhadap literasi. Kita bisa lihat dari mitra Kabupaten kota, Maros ini memang punya progres yang luar biasa,” sebutnya.

Sementara itu, Chaidir Syam menyampaikan, komitmen Pemkab Maros dalam kemajuan literasi terus dijalankan secara masif. Hal ini terlihat dengan banyaknya capaian yang ditorehkan selama ia menjabat sebagai Bupati.

“Jadi kita lakukan semua. Mulai dari sarana dan prasarana sampai pada regulasi dan penganggaran. Nah ini kita terus genjot program program transformasi perpustakaan,” kata Chaidir.

Imbas dari program penguatan itu, kata Chaidir sudah bisa terukur dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Maros. Tahun 2021, hanya sekitar 29,90 lalu terus naik signifikan. Terlahir di tahun 2023 sudah mencapai 83,57.

“Kenapa angkanya signifikan begitu karena memang semua unsur bekerja sama membangun dan menguatkan literasi kita. Tidak hanya pemerintah, tapi juga swasta kita libatkan,” lanjutnya.

Dalam program penguatan, Pemkab Maros juga dianggap sudah berhasil menjalankan pola kolaborasi dengan pihak internal pemerintahan maupun sektor swasta. Hasil kolaborasi itu berupa kebijakan dan juga material pendukung.