RAKYAT NEWS, MAROS – Pemerintah Kabupaten Maros berhasil meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award BPJS Kesehatan tahun 2023 berkat keterlibatan dan dedikasinya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Penghargaan tersebut diserahkan di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan, pada Selasa (14/3/2023) dan diterima oleh 334 penerima dari 22 Provinsi.

Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, menyampaikan selamat kepada Pemerintah Daerah yang meraih UHC Award BPJS Kesehatan tahun 2023.

“Penghargaan ini diberikan atas apresiasi pemerintah daerah yang telah mengintegrasikan jaminan kesehatan daerah ke dalam program JKN. Juga meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan kesehatan bagi masyarakat,” jelasnya.

Ma’ruf menyatakan bahwa penghargaan ini sebagai pengakuan terhadap pemerintah daerah yang telah menyatukan jaminan kesehatan daerah dengan program JKN serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

“Artinya, sekitar 90,3% penduduk Indonesia, sudah memiliki perlindungan kesehatan. Sekitar 60,39% peserta JKN masuk dalam program Penerima Bantuan Iuran (PBI),” tambahnya.

Dalam acara tersebut, Wakil Bupati Maros, Suhartina Bohari, menerima penghargaan atas nama Kabupaten Maros.

“Alhamdulillah penghargaan kembali kita terima. Ini tentu berkat bantuan semua pihak, termasuk masyarakat Maros, Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan,” ungkap Suhartina.

Suhartina mengungkapkan rasa syukurnya atas penghargaan tersebut, yang merupakan hasil kerjasama semua pihak termasuk masyarakat Maros, Dinas Kesehatan, dan BPJS Kesehatan.

Beliau menekankan pentingnya memberikan akses kesehatan kepada semua lapisan masyarakat dengan menerapkan UHC agar setiap warga dapat dengan mudah mengakses layanan kesehatan.

“Tidak boleh lagi ada masyarakat yang tidak mendapatkan fasilitas kesehatan hanya karena tidak mampu. Masyarakat sisa membawa KTP atau menunjukkan NIK maka bisa langsung mendapatkan pelayanan kesehatan,” jelasnya.

Menurut Suhartina, saat ini cakupan UHC di Kabupaten Maros telah mencapai 99,44 persen, mendekati target pemerintah yang ingin mencapai minimal 98 persen cakupan JKN di seluruh Indonesia pada tahun 2024.

YouTube player