Pemkab Maros Salurkan 250 Pompa Air BBG, Petani Hemat dan Produktif
04/12/2024 12:29
Dari 25 pejabat yang dilantik, sebagian mengisi kembali jabatan lama, sementara yang lain mengalami pergeseran. Beberapa pejabat yang bergeser
RAKYAT NEWS, MAROS – Bupati Maros, Chaidir Syam, menegaskan bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di
RAKYAT NEWS, MAROS – Sebanyak 1.022 Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Maros mengikuti Uji Kompetensi (Ukom) di Kantor Regional Badan
Terkait petunjuk teknis pengajuan Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), Pemkab Maros masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat. Namun yang
RAKYAT NEWS, MAROS – Pemerintah Kabupaten Maros melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan resmi menandatangani Perjanjian
RAKYAT NEWS, MAROS – Pemerintah Kabupaten Maros mengalokasikan dana sekitar Rp 20 miliar untuk rehabilitasi dan pembangunan sekolah pada tahun
Hal ini diharapkan mempercepat integrasi sistem transportasi publik yang modern, efisien, dan ramah lingkungan. “Dengan kendaraan listrik, kita
“Kalau Pemkot Bekasi ingin bicara soal transparansi dan keterbukaan publik, maka langkah pertama adalah menghargai mitra pers. Jangan hanya butuh
Lebih lanjut, Yuskal bersama BTP 1 Jakarta mengajak Wakil Wali Kota Depok untuk meninjau langsung kondisi Stasiun Depok Baru. Selain Depok Baru,
Jika Anda sedang mencari jual forklift bekas bergaransi terbaik di Indonesia, SHN adalah mitra terpercaya yang siap memenuhi kebutuhan Anda. Dukungan
Ia mengaku jika pihaknya menyadari sepenuhnya bahwa masyarakat berhak mengetahui perkembangan penanganan yang sedang dilakukan. Karena itu,
Setelah penyampaian materi, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif. Para peserta antusias memberikan pertanyaan dan tanggapan terkait upaya
“PLN siap menjalankan seluruh rencana dalam RUPTL ini sebagai langkah nyata transisi energi Indonesia menuju _Net Zero Emissions_. Dengan lokasi
RAKYAT NEWS, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengusulkan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh
“DPA didasarkan pada asas proporsionalitas, yang menuntut keseimbangan antara penghukuman, keadilan, pemulihan, serta kepentingan negara, pelaku,
“Saya punya cita-cita agar setiap kawasan ramai aktivitas punya building parkir. Kalau fasilitasnya tersedia, kita bisa larang parkir di pinggir
Tinggalkan Balasan