Pemkab Maros Susun Renstra 2025-2029 Dengan Pendekatan Kolaboratif

RAKYAT NEWS, MAROS – Pemerintah Kabupaten Maros tengah merancang arah pembangunan untuk periode lima tahun mendatang.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2025–2029 digelar di Gedung Serbaguna Maros pada hari Senin, 19 Mei 2025.

Forum ini berfungsi sebagai sarana untuk menyelaraskan visi dan misi pemerintah daerah dengan strategi operasional setiap OPD, sekaligus memberikan ruang diskusi antara pemerintah dengan para pemangku kepentingan dari berbagai sektor.

Bupati Maros, Chaidir Syam, menyampaikan bahwa penyusunan Renstra ini bertujuan untuk memperoleh masukan langsung dari berbagai pihak yang terlibat dan terdampak oleh kebijakan publik.

“Jadi ini bukan hanya soal rencana kerja internal dinas, tapi bagaimana strategi pembangunan kita selama lima tahun ke depan bisa selaras, terukur, dan berdampak. Karena itu forum ini kami buka dengan menghadirkan stakeholder masing-masing OPD,” katanya.

Menurut Chaidir, seluruh pemangku kepentingan dihadirkan dalam kegiatan ini, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, serta pihak swasta.

“Ini menjadi penting untuk memastikan perencanaan program tidak hanya berbasis data internal, tetapi juga aspirasi dan kebutuhan lapangan,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa Renstra yang dibahas dalam forum ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan 22 program unggulan yang telah disepakati bersama Wakil Bupati selama masa jabatan mereka.

Salah satu program unggulan tersebut adalah Hasta Karya, yang dikenal sebagai gerakan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat.

“Kita punya Hasta Karya dan 22 program unggulan. Semuanya harus dijaga keberlanjutannya dan diselaraskan dengan arah pembangunan nasional dan provinsi,” katanya.

Renstra OPD ini juga harus disesuaikan dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) serta program prioritas dari Gubernur Sulawesi Selatan.

Bupati mengakui bahwa penyusunan renstra bukan hal baru, namun pendekatan kolaboratif lintas sektor ini sudah mulai diterapkan sejak awal masa jabatan mereka.

Sayangnya, pandemi Covid-19 sempat membatasi ruang pertemuan dan interaksi langsung, sehingga pelibatan masyarakat dan sektor swasta tidak bisa dilakukan secara maksimal.

“Sebenarnya pendekatan ini sudah kita mulai sejak lima tahun pertama. Tapi karena pandemi, banyak kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan langsung. Sekarang kita maksimalkan kembali,” jelasnya.

Ia juga menyebutkan tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah keterbatasan anggaran, terutama di tengah kebutuhan efisiensi belanja pemerintah.

“Tahun ini adalah tahun efisiensi, jadi memang tantangan terbesar kita adalah keterbatasan anggaran. Sementara kebutuhan dan harapan masyarakat terus meningkat,” kata Bupati.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa keterbatasan anggaran bukan alasan untuk berhenti berinovasi.

Pemerintah daerah justru didorong untuk lebih kreatif menjalin kemitraan dan mencari dukungan dari berbagai sumber pendanaan.

“Kita tidak boleh hanya mengacu pada APBD. Harus ada kolaborasi, termasuk dengan sektor swasta, dan tentu saja jemput bola terhadap program-program dari Pak Gubernur dan juga dari pusat,” ungkapnya.

Forum OPD ini diharapkan dapat menghasilkan Renstra yang realistis, partisipatif, dan terintegrasi.

Setiap OPD diberikan kesempatan untuk memaparkan strategi, prioritas program, serta kebutuhan pendukung agar target pembangunan lima tahun ke depan dapat tercapai secara merata dan berkelanjutan.