Pemkab Maros Raih Penghargaan dari KPK Dalam Pencegahan Korupsi

RAKYAT NEWS, MAROS – Pemerintah Kabupaten Maros berhasil meraih penghargaan bergengsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia atas pencapaiannya dalam menjaga skor Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) tahun 2024 dalam kategori “terjaga.”

Penghargaan ini diserahkan secara resmi di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, pada Kamis, 15 Mei 2025.

Bupati Maros, Dr. Chaidir Syam, hadir secara langsung menerima penghargaan tersebut bersama sejumlah kepala daerah lain dari Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk Gubernur Sulsel.

Chaidir menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan bukti komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Maros dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Delapan pemerintah daerah dari Sulawesi Selatan mendapatkan penghargaan ini, termasuk Pemerintah Provinsi Sulsel. Ini menjadi motivasi untuk terus memperbaiki diri,” ujarnya, Jumat 16 Mei 2025.

Lebih lanjut, Chaidir menjelaskan bahwa program MCSP merupakan hasil sinergi antara KPK, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Program ini dirancang untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui sistem pemantauan dan pengendalian yang terintegrasi, yang menilai kinerja pemerintah daerah berdasarkan laporan triwulan.

Aspek yang dipantau dalam MCSP mencakup berbagai bidang strategis, antara lain perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan internal, pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN), manajemen aset daerah, optimalisasi pajak daerah, serta sistem perizinan.

“MCSP membantu daerah mengidentifikasi potensi risiko korupsi sejak dini. Ini sangat penting agar kebijakan yang diambil tepat sasaran dan transparan,” jelasnya.

Chaidir juga mengungkapkan harapannya agar penghargaan ini menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Maros dan masyarakat untuk terus melakukan perbaikan. Ia menekankan pentingnya menjadikan transparansi dan akuntabilitas sebagai budaya bersama dalam pemerintahan.