DJP dan Pemkab Maros Sinergi Kawal Pajak Dana Desa
15/08/2025 15:41
Dengan adanya kerja sama erat antara KPP Pratama Maros dan Polres Maros, diharapkan tercipta iklim yang kondusif dalam pengelolaan dan pengawasan
RAKYAT NEWS, MAROS – Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Maros dipastikan akan mengenakan seragam Korpri
RAKYAT NEWS, MAROS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros memiliki cara kreatif memperingati World Clean Up Day 2025. Melalui Dinas Lingkungan
RAKYAT NEWS, MAROS – Ajang Pra Pekan Olahraga Provinsi (Pra Porprov) cabang olahraga panahan resmi bergulir di Lapangan Kassi Kebo, Kabupaten
RAKYAT NEWS, MAROS – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan mengalami
RAKYAT NEWS, MAROS – Bupati Maros, H.A.S. Chaidir Syam, memenuhi undangan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk
RAKYAT NEWS, MAROS – Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Ni Luh Enik Ermawati, yang akrab disapa Ni Luh Puspa,
RAKYAT NEWS, MAROS – Penyerapan pupuk subsidi di Kabupaten Maros hingga pertengahan September 2025 tercatat masih rendah. Dari alokasi 26.015
RAKYAT NEWS, JENEPONTO – Pemerintah Kabupaten Jeneponto melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menggelar Festival Literasi Jeneponto 2025
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen mendukung penuh setiap langkah Kementerian ATR/BPN. “Kami berharap akan lahir
Hadir dalam kesempatan ini, Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe. Turut hadir mendampingi Menteri Nusron, Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian
“Aset ini bukan sekadar dokumen, tapi menjadi bagian dari neraca dan kekuatan finansial daerah. Karena itu kami akan terus bekerja sama dengan BPN
Ia menambahkan bahwa melalui festival ini, Pelindo membuka ruang bagi UMKM untuk memperluas jaringan, memperkenalkan produk unggulan, serta
RAKYAT NEWS, MAKASSAR – Bendahara Organizing Committee (OC) Mukernas dan HUT ke-49 Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), Nurwayah, yang
Selain mendesak penegakan hukum, Irham juga meminta Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Sulsel untuk segera melakukan
“(Membahas) evaluasi konflik tanah, termasuk antara pemegang HGU (Hak Guna Usaha) dengan rakyat. Rakor ini kami memang rencanakan setiap tahun
Nirmalasari menjelaskan bahwa sejak pertama kali dilaksanakan pada 2024, kegiatan ini terus berkembang pesat. “Tahun lalu sekitar 40–50 UMKM yang
Indah juga menekankan pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai bagian dari upaya menjaga hasil karya anak bangsa agar tidak
Tinggalkan Balasan