APBD Perubahan Maros 2025 Turun Rp29 Miliar, Bupati Chaidir: Efisiensi Harus Dilakukan

RAKYAT NEWS, MAROS – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar Rp29 miliar dari nilai semula.

Penandatanganan persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Perubahan 2025 dilakukan oleh Bupati Maros, H.A.S. Chaidir Syam, bersama Ketua DPRD Maros, Muh Gemilang Pagessa, dalam rapat paripurna DPRD Maros di Gedung DPRD, Kamis (25/9/2025).

Anggota DPRD Maros, Dedy Aryan, menjelaskan total APBD Perubahan tahun ini menjadi Rp1,6 triliun, turun Rp29 miliar dari APBD pokok sebelumnya.

“Turun Rp29 miliar dari APBD Pokok,” ujarnya.

Meskipun total anggaran berkurang, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru meningkat Rp22 miliar, dari Rp366 miliar menjadi Rp389 miliar. Namun, pendapatan transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan Rp51 miliar, dari Rp1,28 triliun menjadi Rp1,23 triliun.

Untuk belanja daerah, Dedy menyebutkan terjadi kenaikan Rp14 miliar menjadi Rp1,67 triliun, sedangkan belanja tak terduga turut meningkat menjadi Rp1,3 miliar.

Bupati Maros, Chaidir Syam, mengatakan penyesuaian ini merupakan langkah antisipatif akibat pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat.

“Karena terpangkas puluhan miliar, efisiensi harus dilakukan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, salah satu langkah efisiensi yang diterapkan adalah pemangkasan anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen.

“Tidak ada lagi penambahan perjalanan dinas,” katanya.

Meski menghadapi tekanan fiskal, Pemkab Maros tetap menerima tambahan dana sebesar Rp13 miliar dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yang akan digunakan untuk mendukung program prioritas daerah.

“Masih ada kegiatan infrastruktur penting, seperti perbaikan jalan berlubang, penuntasan oprit di Lacolla, dan Bontomanai,” ungkap Chaidir.

Bupati menegaskan, efisiensi anggaran tidak akan mengganggu jalannya pelayanan publik dan pembangunan prioritas. Menurutnya, kebijakan ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus memastikan setiap rupiah APBD digunakan secara tepat sasaran dan berdaya guna.