Bupati dan Forkopimda Turun Langsung Temui Demonstran, Aksi Maros Berlangsung Kondusif

RAKYAT NEWS, MAROS – Sekitar 300 massa yang tergabung dalam Aliansi Maros Menggugat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati dan Gedung DPRD Kabupaten Maros, Senin (1/9/2025). Meski sempat dikhawatirkan akan terjadi gesekan, aksi berlangsung aman, tertib, dan kondusif.

Keamanan dan ketertiban aksi tak lepas dari langkah proaktif Bupati Maros, H.A.S. Chaidir Syam, yang bersama unsur Forkopimda—Ketua DPRD Muh Gemilang Pagessa, Kapolres Maros, Dandim 1422, dan Kajari—turun langsung menemui massa.

Dalam momen yang jarang terjadi, Bupati Chaidir Syam dan para pejabat Forkopimda duduk bersila di atas aspal bersama demonstran, mendengarkan aspirasi mereka secara terbuka.

“Hari ini kami berterima kasih kepada para mahasiswa dan masyarakat Maros yang berunjuk rasa dengan tetap menjaga kedamaian. Ini sangat luar biasa,” ujar Chaidir.

Mantan Ketua Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia (HPPMI) Maros itu juga menegaskan, kritik dan tuntutan masyarakat akan dijadikan bahan koreksi bagi pemerintah daerah.

“Semua tuntutan teman-teman yang bersifat lokal, tentunya akan kami penuhi. Seperti persoalan tenaga kerja dan CSR,” lanjutnya.

Sementara itu, para demonstran menyuarakan beragam tuntutan nasional dan lokal. Di tingkat nasional, mereka menyoroti tunjangan berlebih anggota DPR RI, dugaan tindakan represif aparat, serta mendesak pengesahan UU Perampasan Aset dan revisi regulasi ketenagakerjaan.

“Tuntutan kami jelas, mulai dari copot Kapolri, usut tragedi KM 50, hingga perbaikan regulasi yang berpihak kepada buruh,” kata Agung Maharu, Jenderal Lapangan aksi.

Di tingkat lokal, perwakilan KSPSI Maros, Andi Ahmad Husein, mendesak Kejaksaan Negeri Maros menuntaskan dugaan korupsi di BPKA Sulsel serta menyoroti kerusakan jalan di kawasan Pattene yang kerap memakan korban jiwa.

“Sudah ada korban kepala pecah akibat jalan rusak, sementara jalur itu masih dipakai industri setiap hari,” tegasnya.

Aksi damai tersebut ditutup dengan dialog terbuka antara Forkopimda dan perwakilan demonstran. Para pejabat bergantian berbicara melalui pengeras suara milik massa, menegaskan komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti tuntutan yang realistis sesuai kewenangan daerah.

Langkah komunikatif dan terbuka ini memperlihatkan komitmen Pemkab Maros dalam membangun ruang demokrasi yang sehat, di mana aspirasi masyarakat dapat tersampaikan tanpa kekerasan dan tetap dalam koridor hukum.