Wabup Maros Pimpin Rapat Koordinasi Penanganan Banjir Moncongloe

RAKYAT NEWS, MAROS – Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur memimpin Rapat koordinasi penanganan banjir yang terus melanda Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros sepekan terakhir digelar di ruang rapat Wakil Bupati Maros, Rabu (19/11/2025).

Ia didampingi Kadis PUTRPP Alfian Amri, dihadiri para stakeholder seperti Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, camat serta para developer.

Muetazim menegaskan, pemerintah daerah akan mengambil langkah cepat untuk mengatasi genangan yang kerap merendam permukiman warga. Salah satunya dengan membangun saluran induk sebagai jalur utama pembuangan air.

Menurutnya, pembangunan saluran induk membutuhkan dukungan para developer karena sebagian trase berada di atas lahan milik pengembang.

“Di situ kita minta kerja sama developer untuk berkorban terkait rencana pembuatan drainase,” ujarnya.

Sambil menunggu pembangunan saluran permanen, Pemkab Maros menyiapkan langkah jangka pendek.

Muetazim menyebut para developer akan dipanggil dalam waktu dekat untuk membahas teknis pelebaran saluran pembuangan air.

Selain itu, pemerintah juga meminta Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWSPJ) melakukan normalisasi sungai guna memperlancar aliran air.

“Sudah 15 tahun tidak dikeruk. Tinggal membuat surat untuk itu,” katanya.

Dia menegaskan, setiap developer semestinya membangun saluran induk sebelum mendirikan kawasan perumahan. Namun pada kenyataannya banyak pengembang yang tidak mematuhi aturan tersebut.

“Harusnya dibuang ke sungai, tapi mereka buang ke tempat lain,” tegasnya.

PPK OP IV BBWSPJ, Leo Arbi, menjelaskan, banjir di Moncongloe bukan disebabkan oleh meluapnya sungai. Berdasarkan pemantauan balai, air sungai dalam kondisi normal saat banjir terjadi.

Dia menegaskan, akar masalah berada pada minimnya saluran drainase permukiman.

“Murni karena tidak ada saluran drainase yang memadai yang menghubungkan ke sungai,” tegasnya.

Leo menyebut pihaknya hanya dapat memberikan rekomendasi pembangunan saluran induk. Sementara untuk normalisasi sungai, balai akan terlebih dahulu melakukan kajian terkait sedimentasi.