RAKYAT NEWS, MAROS – Dalam memperingati Hari Bakti Imigrasi ke-73, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkunham) Sulawesi Selatan memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros di Kantor Imigrasi Makassar pada Kamis (26/01/23).

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkunham Sulsel, Liberti Sitinjak, kepada Bupati Maros, Chaidir Syam, serta beberapa kepala daerah lainnya yang turut hadir dalam acara tersebut.

Selain Bupati Maros, penghargaan juga diberikan kepada tiga kepala daerah lainnya, yaitu Walikota Makassar, Bupati Gowa, dan Bupati Bantaeng.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan kerjasama dalam pelaksanaan tugas keimigrasian di daerah masing-masing.

Bupati Maros, Chaidir Syam, menyampaikan bahwa penghargaan yang diterima dari Kemenkunham merupakan hasil kerja sama dalam pengurusan imigrasi.

“Alhamdulillah ini merupakan pemberian penghargaan dari Kementrian hukum dan ham terutama bidang imigrasi dimana imigrasi sudah diberikan kerjasama sehingga pengurusan imigrasi juga sudah bisa dilakukan di Maros yakni di Mall Pelayanan Publik,”katanya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkumham Sulsel), Liberti Sitinjak, memberikan penghargaan kepada empat kepala daerah di Sulsel dalam peringatan Hari Bhakti Imigrasi (HBI) ke-73 di Kantor Imigrasi Makassar pada Kamis (26/1/2023).

Keempat kepala daerah yang mendapat penghargaan tersebut adalah Walikota Makassar, Bupati Gowa, Bupati Maros, dan Bupati Bantaeng, sebagai bentuk pengakuan atas peran serta dan bantuan yang diberikan dalam pelaksanaan tugas keimigrasian di wilayah masing-masing.

Saat membacakan sambutan dari Menkumham Yasonna H Laoly pada upacara HBI ke-73, Liberti Sitinjak menyatakan bahwa salah satu fungsi imigrasi adalah untuk mendorong kemajuan ekonomi bangsa, sehingga perlu adanya inovasi dalam setiap langkahnya.

“Salah satu fungsi Imigrasi adalah pendorong kemajuan ekonomi bangsa, maka Imigrasi harus selalu mengembangkan berbagai inovasi serta penerapan berbagai kebijakan yang kiranya dapat mengakselerasi percepatan roda ekonomi serta melibatkan seluruh elemen masyarakat,” ungkapnya.

Liberti juga menekankan bahwa sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, Imigrasi harus memberikan pelayanan terbaik serta menjalankan fungsi penegakan hukum demi keamanan negara secara seimbang.

“Sebagai sebuah instansi, Imigrasi perlu melakukan Kerjasama dengan berbagai institusi terkait pengamanan perbatasan dan penegakan hukum,” sebutnya.

Pada peringatan HBI ke-73 ini, berbagai pihak seperti Forkopimda, TNI, Polri, Kejaksaan, Angkasa Pura, perbankan, perusahaan penerbangan, agen perjalanan, dan undangan hadir sebagai mitra kerja UPT Keimigrasian di Sulsel.