RAKYAT NEWS, MAROS – Bupati Maros, Chaidir Syam telah mengajukan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Tahun 2022 kepada DPRD Maros pada Jumat, 24 Maret 2023, dalam rapat paripurna di ruang rapat utama.

Chaidir mengungkapkan bahwa dari enam indikator makro yang ada, semuanya mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021.

Pertumbuhan ekonomi Maros naik drastis dari 1,36 persen pada tahun 2021 menjadi 9,13 persen pada tahun 2022, menempatkannya sebagai yang tertinggi kedua di Sulsel.

Pendapatan per kapita juga mengalami kenaikan signifikan dari Rp47,38 juta menjadi Rp58,31 juta.

Selain itu, beberapa indikator makro lainnya termasuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 71,00, tingkat kemiskinan 9,43, tingkat pengangguran terbuka 5,04 persen, dan Gini Ratio 0,362.

“Pada tahun 2021 tingkat kemiskinan sebesar 9,57 kemudian menurun hingga 9,43 persen pada 2022,” sebutnya.

Chaidir, seorang alumni Ilmu Pemerintahan Unhas, menjelaskan bahwa penurunan tingkat kemiskinan ini disebabkan oleh berbagai program intervensi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial non Tunai (BSNT) dari pemerintah pusat.

“Seperti program keluarga harapan (PKH), Bantuan Sosial non Tunai (BSNT) yang berasal dari pemerintah pusat. Selain itu beberapa program pemerintah Kabupaten Maros, antarai lain program pemberian bantuan bibit ikan, pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta penanganan pemukiman kumuh, turut memberikan andil yang besar terhadap penurunan tingkat kemiskinan,” jelasnya.

Ketua DPRD Maros, Andi Patarai Amir, yang memimpin rapat tersebut menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, kepala daerah diwajibkan untuk menyampaikan LKPJ kepada DPRD, yang berisi informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran.

Setelah menerima dokumen tersebut, DPRD segera membentuk panitia khusus (pansus).