RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros kembali menorehkan prestasi nasional dengan meraih penghargaan bergengsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia atas keberhasilannya menjaga skor Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) tahun 2024 dalam kategori “terjaga”.

Penghargaan tersebut diserahkan secara resmi dalam sebuah seremoni di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, pada Kamis, 15 Mei 2025, dan diterima langsung oleh Bupati Maros, Dr. Chaidir Syam, bersama sejumlah kepala daerah lainnya dari Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk Gubernur Sulsel.

“Delapan pemerintah daerah dari Sulawesi Selatan mendapatkan penghargaan ini, termasuk Pemerintah Provinsi Sulsel. Ini menjadi motivasi untuk terus memperbaiki diri,” ujar Chaidir Syam dalam keterangannya usai menerima penghargaan, Jumat (16/5).

Chaidir menjelaskan bahwa capaian ini merupakan hasil konkret dari komitmen kuat Pemkab Maros dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurutnya, program MCSP yang diinisiasi oleh KPK bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan BPKP, menjadi kerangka kerja penting dalam mengawal integritas dan transparansi pemerintahan daerah.

MCSP merupakan sistem pemantauan dan pengendalian terintegrasi yang menilai kinerja pemerintah daerah secara berkala, khususnya melalui laporan triwulan.

Beberapa aspek strategis yang menjadi fokus pemantauan meliputi perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan internal, pengelolaan ASN, manajemen aset daerah, optimalisasi pajak daerah dan sistem perizinan.

“MCSP membantu daerah mengidentifikasi potensi risiko korupsi sejak dini. Ini sangat penting agar kebijakan yang diambil tepat sasaran dan transparan,” tegas Chaidir.

Ia juga menekankan bahwa penghargaan ini bukan sekadar bentuk apresiasi, melainkan menjadi pemicu semangat bagi seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat Maros untuk terus membudayakan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek pelayanan publik.