RAKYAT NEWS, MAROS – Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan kunjungan kerja ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 01 Mandai, Jumat (29/8/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah dijalankan pemerintah pusat di berbagai daerah.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UMKM, Riza Damanik, menyebut program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang diharapkan memberi dampak langsung terhadap masyarakat dan perekonomian lokal.

“Program ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah karena 85 persen anggaran MBG digunakan untuk membeli bahan-bahan dapur seperti sayuran, daging, ikan, ayam, hingga telur,” ujarnya.

Riza menegaskan bahwa seluruh bahan yang digunakan dalam program MBG berasal dari petani, pekebun, dan pelaku UMKM di pedesaan, sehingga memberikan dampak nyata bagi peningkatan pendapatan mereka.

“Pendapatan mereka kini lebih jelas dan lebih tinggi dibandingkan sebelum adanya MBG,” tambahnya.

Sebagai contoh, kebutuhan ikan meningkat signifikan karena SPPG dua kali setiap pekan menggunakan ikan sebagai sumber protein utama.

“Ikan itu kemudian diolah oleh ibu-ibu. Ada sekitar 10 sampai 13 pekerja yang khusus menangani pencabutan durinya,” jelas Riza.

Dalam kunjungan tersebut, SPPG Mandai 01 juga mendapat predikat Ramah UMKM, karena lebih dari 60 persen bahan baku yang digunakan berasal dari produk UMKM lokal. Saat ini, menurut Riza, sudah terdapat 10.000 UMKM yang terhubung dengan dapur SPPG di seluruh Indonesia.

Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN, Brigjen (Purn) Suardi Samiran, menambahkan bahwa keberhasilan program MBG sangat bergantung pada terjaganya rantai pasok dari petani hingga dapur SPPG.

“Rantai ini harus terjaga dari petani, UMKM hingga ke SPPG. Harapannya masyarakat juga bisa turut berperan agar rantai pasok tidak terputus,” ujarnya.

Menurut Suardi, rantai pasok yang baik tidak hanya memastikan bahan makanan tetap segar dan harga stabil, tetapi juga berkontribusi terhadap pengendalian inflasi daerah.

Sementara itu, Bupati Maros Chaidir Syam menyampaikan bahwa saat ini sudah terdapat 10 SPPG yang beroperasi di Kabupaten Maros, dengan 24 dapur lainnya siap beroperasi setelah tahap penilaian dari Badan Gizi Nasional.

“Misalnya untuk bandeng saja, minimal ada 15 pekerja yang terlibat. Artinya lapangan kerja semakin terbuka,” ungkap Chaidir.

Ia menambahkan, sejauh ini sudah ada 50 UMKM lokal yang berkolaborasi langsung dalam penyediaan bahan pangan untuk SPPG.

“Jumlah UMKM di Maros mencapai 30 ribu. Artinya peluang untuk terhubung dengan SPPG masih sangat besar,” pungkasnya.

Kunjungan Kemenkop UMKM dan BGN ini menjadi bukti bahwa Program MBG di Kabupaten Maros berjalan efektif dan berdampak ganda — tidak hanya meningkatkan status gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal dan memperluas lapangan kerja di tingkat desa.