Rancangan Perda ini sudah diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Selatan dan akan segera dibahas guna mencapai kesepakatan antara pemerintah provinsi dan kabupaten terkait pendanaan BPJS Ketenagakerjaan, terutama untuk tenaga kerja rentan dan nonformal.

“Dari data yang ada, baru sekitar 60 persen tenaga kerja di Sulawesi Selatan yang tercover oleh BPJS Ketenagakerjaan,” jelas Irfan AB, seraya menegaskan pentingnya kerjasama antara pemerintah provinsi dan kabupaten untuk meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja di daerah.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh beberapa pejabat penting, termasuk Bupati Maros, H.A.S. Chaidir Syam, Ketua KSPSI Kabupaten Maros, perwakilan dari BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Maros, Kapolsek Bantimurung, Danramil Bantimurung, dan Camat Bantimurung.

Baca Juga:
Bupati Maros Membuka Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tingkat Nasional
Bupati Maros Membuka Rapat Koordinasi Tim Terpadu P4GN Tahun 2024
Bupati Maros Mengumumkan Peluncuran Program ZChicken Binaan BAZNAS Maros

Related posts:

  1. Bupati Maros Hadiri Tabligh Akbar dan Halal Bi Halal PHBI Bersama Ustadz Abdul Somad
  2. Bupati Maros Meresmikan Saoraja Karaeng Loe Tumanurung ri Pakere di Pakere
  3. Bupati Maros Hadiri Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Maros Masa Jabatan 2024-2029
  4. Bupati Maros Mengumumkan Peluncuran Program ZChicken Binaan BAZNAS Maros